Jakarta, Gatra.com – Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengisyaratkan bahwa pihaknya tak berkeberatan apabila Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) harus maju sebagai cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut ia katakan dengan mengacu pada fatsun politik, dimana perolehan suara Gerindra berada di atas PKB.

“Saya kira, ukuran yang paling objektif dalam Pilpres terkait dengan porsi capres-cawapres, saya kira ukuran objektifnya ya kembali pada perolehan suara (atau) kursi dalam Pemilu 2019,” jelas Syaiful Huda, dalam acara diskusi virtual “Polemik: Menebak Arah Koalisi Capres”, Sabtu (29/10).

Meski begitu, Syaiful menegaskan bahwa pihaknya akan senantiasa mendorong Cak Imin untuk ikut berkontestasi dalam Pilpres 2024, meski sebagai cawapres. Hal itu, kata Syaiful, sejalan dengan Muktamar PKB yang mendorong pengusungan Cak Imin sebagai capres dalam Pemilu 2024 nanti.

“Saya kira iya, karena ini mandat muktamar dan Gerindra tahu persis suasana politik apa yang dikehendaki oleh keluarga besar PKB, sebagaimana PKB memberikan penghargaan sepenuhnya kepada Gerindra yang sudah menempatkan Pak Prabowo sebagai capres,” ujar Syaiful.

Untuk diketahui, Prabowo dan Cak Imin diagendakan akan bertemu pada Minggu (30/10) besok, di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Pertemuan itu dilakukan untuk mematangkan piagam kerja sama koalisi antara PKB dengan Gerindra.

“Kita tunggu kabar, besok pagi jam 08.00 WIB, pertemuan Gus Muhaimin dengan Pak Prabowo untuk mematangkan agenda-agenda follow up dari piagam kerja sama Gerindra dan PKB,” kata Syaiful Huda dalam kesempatan yang sama.

Syaiful mengatakan, salah satu agenda yang akan dibahas dalam agenda pertemuan besok adalah perumusan program-program kerja kerakyatan antara Cak Imin dan Prabowo. Setelahnya, pada pekan depan, Cak Imin dan Prabowo akan meresmikan sekretariat bersama (sekber) PKB-Gerindra. Menurut Syariful, pertemuan besok akan menjadi kick-off dari kedua partai menjelang Pemilu 2024 mendatang.

“Semua agenda perjuangan akan kita turunkan dari level pusat ke level daerah-daerah, terutama konsolidasi dan pendalaman kerja di level unit terkecil dari pemerintahan ini, (yakni) RT/RW di seluruh Indonesia,” jelasnya dalam kesempatan tersebut.